SENTANI – Pemerintah Provinsi Papua melalui Inspektorat Daerah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025. Meskipun secara administrasi Kabupaten Sarmi menjadi tuan rumah penyelenggara, acara penting ini dipusatkan di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Hotel Horison Sentani, pada Rabu (29/10/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Peran APIP dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah” ini bertujuan untuk melakukan sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.
Gubernur Papua, Bapak Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak hanya berfungsi di atas kertas.
“Pengawasan yang baik menjadi kunci dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. APIP yang kuat dan profesional merupakan pilar utama pemerintahan yang bersih dan efektif,” tegas Gubernur Fakhiri.
Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang merupakan simbol dukungan penuh terhadap fungsi pengawasan internal.
Kehadiran perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili Sekretaris Kemendagri Dr. Bachril Bakri, M.App.Sc., serta seluruh bupati dan walikota se-Papua, menunjukkan komitmen serius untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Inspektorat Daerah Papua, Danny Korwa, menjelaskan bahwa Rakorwasda tahun ini difokuskan pada dua hal penting, yaitu akselerasi percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi pengawasan.
Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang merupakan simbol dukungan penuh terhadap fungsi pengawasan internal.
Kehadiran perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili Sekretaris Kemendagri Dr. Bachril Bakri, M.App.Sc., serta seluruh bupati dan walikota se-Papua, menunjukkan komitmen serius untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.